badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer dalam pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dihadiri kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan benar. maka, jika seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus untuk calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi menjadi tanggung jawab bkd, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab bisa meninggalkan preseden buruk selama perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian dapat diproses dengan hukum meski telah diangkat menjadi cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan zat pidana tidak hilang meski honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan tersebut telah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, akan tetapi untuk mewujudkan keadilan sehingga tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak tapi tak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan sehingga tidak banyak lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan di peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengatakan kiranya tak ada klausul ataupun Satu pasal pun dan menunjukan bahwa honor daerah bisa diangkat dibuat cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak melalui apbd atau apbn. tak dan ada pasal yang menyebutkan bahwa mereka mampu berusaha dalam instansi pemerintah secara terus-menerus. faktanya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah tapi honornya berasal daripada apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013 selama normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri juga swasta di 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat selama mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu bisa sebagai bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga mampu untuk bukti terhadap aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer dalam tahun 2006 juga 2007, cuma Satu orang dan tercatat dibuat honorer direkrut dalam 1 desember 2005, jelasnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sejumlah honorer dan tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd dan smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian web wajib belajar sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer selama 31 desember 2005, katanya.
