proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran agar kementerian pendidikan dan kebudayaan terkena blokir, papar wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan itu masuk di aktifitas dan diblokir ataupun dibintang karena belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi data dukung berupa tor dan rab, katanya selama pemaparan di jakarta, jumat.
anny menjelaskan, di registrasi isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi juga kebudayaan mencari pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen dari anggaran tersebut diblokir.
anggaran itu mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 dan penyerahan dipa terhadap presiden dalam desember kemarin, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor dan rab.
Informasi Lainnya:
- Penjualan New Honda Jazz
- Penjualan New Honda Jazz
- Penjualan New Honda Jazz
- Cara Aman membersihkan Jerawat
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tak diblokir karena adalah model yang mesti dibayarkan dan dimiliki awal tahun yaitu pembayaran gaji serta operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian studi dan kebudayaan adalah dana supaya model un melalui target audien 14.080.619 siswa juga unit biaya rp39.000 per siswa.
namun setelah kementerian studi serta kebudayaan membahasnya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa dan unit biaya rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menjelaskan pula kiranya menteri pendidikan dan kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu pada sasaran dan unit biaya selama keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, di 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan demikian, selama dasarnya tak terdapat keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, saat kementerian pendidikan serta kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak untuk pengadaan sudah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar yang belum dapat dicairkan, herry mengatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.
itu ujarnya agar ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, ujarnya.