Pemprov DKI diminta tegas terapkan aturan tata ruang

pemerintah dki jakarta dinilai tak konsisten pada menerapkan ajaran mengenai tata ruang misalnya pada wilayah kelapa gading pada mana banyak perubahan rencana detail tata ruang (rdtr) yang tidak mengindahkan tata ruang juga fasilitas publik.

gubernur jokowi mesti membenahinya makanya penerapan tata ruang bisa konsisten, tak malahan mengganggu kenyamanan dan sudah pasti cuaca upaya-upaya yang terjamin kesehatannya bisa terjadi, kata ketua badan pengurus pusat (bpp) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) anggawira, dalam perbincangan di kelapa gading, jakarta, sabtu.

anggawira mencontohkan ketidaktegasan implementasi aturan tata ruang itu merupakan pembangunan spbu selama jalan raya gading orchard yang menggunakan wilayah jalur hijau.

jalan tersebut adalah tidak simetris dan menambah macetnya, sebab bentuknya dan menjorok ke sedang jalan. pemda sepertinya kurang tegas kepada kaum pengembang terkait dan keuntungan ini mesti menjadi perhatian daripada pemprov dki jakarta, tutur anggawira.

Informasi Lainnya:

menurut anggawira, spbu itu dibangun selama objek wisata dan tidak bisa dan lebar tanahnya tak mencukupi supaya pembangunan dan adanya sebuah spbu.

menurut rencana tata ruang no. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur itu diperuntukkan jalur hijau, ujar anggawira dan serta caleg dpr ri dari partai gerindra daerah pemilihan kota depok-bekasi.

salah betul masyarakat kelapa gading hartono nugroho mengaku terganggu melalui kehadiran spbu itu sebab selain menggunakan jalur hijau, serta mengganggu arus 2012 lintas.

kami penduduk tidak pernah menyerahkan izin terhadap pembangunan spbu tersebut dan kami mendesak pemda agar membatalkan pendirian spbu tersebut, kata hartono.

hartono dan membayar untuk pemda dki membayarkan lagi fungsinya dijadikan lahan hijau atau taman.

kami serta mempertanyakan mengapa pemda dengan gegabah memberikan izin tanpa proses cek juga ricek dengan mendalam, tutur hartono.